Audit gender tidak lain merupakan bagian dari audit sosial dalam arti yang lebih luas. Anggaran Gender telah berperan dalam perbaikan statistik dan indikator ketika anggaran berhasil dipadukan dengan sistem anggaran kinerja. Lebih dari satu dekade, banyak negara termasuk Indonesia telah memperkenalkan perubahan-perubahan terhadap sisitem-sistem pengganggaran yang mencakup pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk menilai dampak-dampak kegiatan pemerintah. Misalnya Pemerintah Ruanda menggabungkan input dari konsultan gender price range pengganggaran kinerja. Huwae, K.
Heru Calls On Jakarta Residents To Anticipate Dhf Instances
Liestiani, A. Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2006. transparansi Dana Desa . Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Buku ini menawarkan konsep dan metoda untuk melakukan audit gender. Dimaknai sebagai alat untuk memeriksa, mengkaji, dan menilai penyusunan, pelaksanaan, hasil dan dampak kebijakan anggaran dari perspektif gender.
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Himawan, Y. R. Analisis pengaruh penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di bpjs ketenagakerjaan. Muktamarisa, S. Pengaruh edukasi publik terhadap pembentukan citra lembaga pemerintahan (Issue November). University of Indonesia.
Determinants Of Budgeting Consistency In Native Goverment– A Case Of Sabang Native Goverment Indonesia
Penganggaran Partisipatif dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat, Buletin APBN, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Edisi 20, Vol.
Karim, R. A. Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan. PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi, 2(1), 39–49. Kegiatan Seknas FITRA mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Paparan dan diskusi di ruang ini merupakan rangkaian kegiatan setelah tim OGP internasional tersebut diajak berkeliling oleh Kang Yoto untuk melihat langsung berbagai pelaksanaan implementasi renaksi OGP di gedung Pemkab Bojonegoro.
Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 16(2), 218–230. Selanjutnya untuk renaksi Akuntabilitas Pemerintahan Desa (3 indikator) dan transparansi sistem anggaran daerah (2 indikator) semuanya tercapai 100%. Untuk renaksi open data kontrak tercapai 40% dan renaksi peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu bidang pelayanan kesehatan pada salah satu indikator tercapai 50%. Knowledge Sector Initiative (KSI) mendukung pembuat kebijakan di Indonesia untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dengan menggunakan penelitian, knowledge, dalam membuat analisis yang lebih baik. KSI bekerja dengan penyedia hasil penelitian dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas penelitian dan memperkuat relevansinya sehingga dapat digunakan untuk mendukung penyusunan kebijakan. KSI juga bekerja untuk meminda peraturan dan praktik yang mendukung penelitian berkualitas dan membuat penggunaan bukti dalam penyusunan kebijakan menjadi lebih mudah.
Kristiyanto, E. N. Urgensi keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(2), 231–244. Istiqoriyah, L., & Lolytasari.
Pengelolaan arsip bernilai historis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di period keterbukaan informasi. Al-Maqtabah, Jurnal Komunikasi dan Informasi Perpustakaan, 12(1). Putririnda, Vanda Indhiaura. “Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Program Studi Akuntansi,” n.d., 16.
Abidin, M. Z. Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 6(1), 61–76. Slamet Widodo (2016).
Analisis tingkat keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah (Studi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (Doctoral dissertationUniversitas Gadjah Mada. Yoppy, J. K., Mina, R., & Fality, F. Keterbukaan informasi publik terhadap penggunaan dana desa sebagai upaya transparansi pengelolaan keuangan desa.